Penulis : Arditya
Editor : Dedi Suntoro
Petugas : Risky Amalia dan Ajeng C.P.
SURABAYA (17 Februari 2025) - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur mendukung sepenuhnya kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Salah satu wujud komitmen ini, adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan harus membawa dampak maksimal bagi masyarakat.
"Kita harus memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan seefektif mungkin. Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas, tetapi bagaimana kita bekerja lebih cerdas dan tepat sasaran," kata Plh. Sekretaris Dinas PU Bina Marga Jatim, Ir. Hadi Pramoedjo, S.T., M.T. saat memimpin Rapat Rencana Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran (TA) 2025, di Ruang Rapat DPU Bina Marga Prov Jatim, Selasa (11/2).
Hadi menekankan, efisiensi pengelolaan anggaran bukan berarti mengorbankan kualitas pekerjaan. Dirinya meminta setiap unit kerja harus mampu mengidentifikasi area yang memerlukan penghematan, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik di bidang infrastruktur jalan dan jembatan, memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jawa Timur," tegasnya.
Hadi mengimbuhkan, sejumlah langkah strategis telah dilaksanakan guna menyambut kebijakan efisiensi tersebut. Diantaranya, implementasi digitalisasi dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), dimana Dinas PU Bina Marga Jatim telah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Pengadaan dan Katalog Versi-6 pada November 2024, sebagai persiapan menuju sistem pengadaan yang lebih efisien dan transparan di tahun 2025.
"Kami akan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, hal ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur di masa depan," imbuhnya sembari menjelaskan, bahwa kebijakan efisiensi harus tetap mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan, terutama terkait pemeliharaan infrastruktur.
"Adaptasi terhadap sistem baru dan peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu faktor utama agar efisiensi ini bisa berjalan dengan optimal tanpa mengorbankan kualitas layanan publik," lanjutnya.
Ditemui disela kegiatan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PJJ Kediri, Puji Kurniawan, ST., MT., menyatakan bahwa digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi.
"Kami mendukung langkah efisiensi ini, terutama dengan digitalisasi proses pengadaan yang lebih transparan dan cepat. Namun, dibutuhkan pelatihan tambahan agar seluruh staf mampu beradaptasi dengan sistem baru. Kami juga berharap seluruh pegawai dapat beradaptasi dengan segala perubahan untuk meningkatkan kinerja, salah satunya dengan mengikuti pelatihan, supaya terwujud efektivitas dan efisiensi pekerjaan pada tahun depan," pungkasnya. (BMNews)
