Penulis : Arditya
Editor : Dedi Suntoro
Petugas : Didik Sunaryadi, Ajeng C.P. , dan Nindyaning A.N.
JEMBER (10 FEBRUARI 2024) - Guna meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa (PBJ), Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur mengadakan Bina Marga (BM) Education Seri-1 dengan tema Penugasan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Sistem Pengendalian Proses Pengadaan Barang dan Jasa, serta Strategi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Katalog Versi 6 Sesi-2.
Kegiatan ini diselenggarakan di Unit Pelaksana Tugas Pengelolaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ) Jember pada Kamis - Jumat ( 6-7 Februari 2025) ini, dibuka langsung oleh Kepala UPT PJJ Jember, Aryo Yudhanto Wijokongko, S.T, M.T.
Dalam sambutannya, Aryo mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para peserta mengenai regulasi terbaru dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta strategi optimal dalam memanfaatkan sistem katalog elektronik (e-katalog) versi terbaru.
"Dengan adanya pembaruan dalam sistem katalog versi 6, diharapkan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan lebih transparan, efisien, dan akuntabel," katanya.
Aryo juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian dalam setiap proses pengadaan. Menurutnya, seluruh proses pengadaan dan jasa harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
"Jadi, bimtek ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi para pelaksana pengadaan,” tegasnya.
Sebagai informasi, para narasumber yang dihadirkan dalam bimtek ini berasal dari PBJ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Inspektorat berpengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa. Sejumlah materi dibahas mulai dari peraturan perundang-undangan yang terbaru, hingga implementasi sistem pengadaan yang lebih modern dan berbasis teknologi.
Salah satu topik yang menarik perhatian adalah penggunaan Katalog Elektronik Versi 6, yang memungkinkan proses pengadaan menjadi lebih cepat dan transparan. Dengan sistem ini, pengguna dapat memilih barang dan jasa yang telah terverifikasi tanpa harus melalui proses tender yang panjang. Diharapkan aplikasi tersebut akan mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur yang menjadi tanggung jawab DPU Bina Marga.
Adapun kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bidang Pembangunan dan Peningkatan, Bidang Bina Teknik, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan baik di lingkungan dinas induk, maupun UPT PJJ Malang, Probolinggo, Pamekasan Jember dan Pamekasan. (BMNews)
